Penerapansistem multipartai di Indonesia tida 19. Penerapan sistem multipartai di Indonesia tidak menguntungkan karena . a. terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta pemilu b. peluang terjadinya pertentangan antarpartai semakin terbuka c. sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat d. Sehinggamenjadi tidak efektif apabila Partai Gelora memaksakan untuk mendaftar pada hari itu juga. "Karena kami melihat sudah terlalu banyak partai yang daftar pada hari itu, ya sebagai partai baru akhirnya kami berpikir lebih baik kalau kami mengambil hari dan tanggal yang lain," kata dia. Problemdan lubang dalam sistem partai dan sistem perwakilan adalah sebagai berikut : 1.Problem dalam system partai. Dari internal partai politik sudah terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi membuat system perwakilan tidak berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah dalam proses pemilihan untuk calon legislative. Vay Tiền Nhanh. Jakarta, - Sistem Pemilihan Umum Pemilu Indonesia dinilai masih membutuhkan banyak perbaikan karena dianggap tidak mendukung upaya penguatan pemerintahan sistem presidensial dan membangun checks and balances. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia UI, Valina Singka Subekti menilai, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem pemilu dan penguatan sistem presidensial di Indonesia. "Pertama, sistem pemilu harus mampu meningkatkan derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR," kata Valina Singka Subekti dalam rangkaian acara "Kolaborasi Dua Guru Besar Mengabdi Negeri", Senin 14/10/2019 di Jakarta. Kedua, Sistem pemilu harus mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana. Ketiga, sistem pemilu harus mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktek politik transaksional. Sistem pemilu saat ini dianggapnya terlalu berpusat pada calon atau candidacy centered dan perlu direkayasa kembali menjadi sistem pemilu yang berpusat pada partai atau party centered. Valina Singka Subekti mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024. "Perubahan sistem pemilu dapat efektif mencapai tujuan tersebut di atas apabila diikuti reformasi internal kepartaian dengan membangun sistem demokrasi internal partai yang terukur, transparan dan akuntabel disertai penguatan ideologi partai, termasuk pendanaan partai dibiayai oleh negara dengan APBN," kata Valina Singka Subekti. Menurutnya, penyederhanaan kepartaian dan perubahan sistem pemilu serta penguatan sistem demokrasi internal partai menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks presidensialisme Indonesia. Perubahan ini akan menjadi efektif apabila diiiringi pendidikan politik yang mencerahkan supaya rakyat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Demokrasi perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial selain memerlukan kehadiran sistem pemilu yang kompatibel, juga kehadiran anggota parlemen yang jujur dan amanah dan masyarakat sipil yang kuat. Valina Singka Subekti mengusulkan sistem pemilu yang berpusat pada partai seperti dimaksudkan konstitusi Pasal 22 E UUD 1945, yaitu sistem pemilu proporsional tertutup. Di antaranya melalui upaya memperketat persyaratan partai politik peserta pemilu hingga memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi dari 3-12 menjadi 3-8. Dengan semakin kecil besaran dapil dan semakin sedikit alokasi kursi yang diperebutkan di setiap dapil, maka akan semakin sulit partai memenangkan kursi. Selain itu juga perlu untuk meningkatkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. "Usulan desain sistem pemilu tersebut tetap dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak. Rekomendasi agar tetap mempertahankan penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak seperti yang telah dilaksanakan pada Pemilu Serentak 2019 dilatarbelakangi oleh alasan efisiensi dan efektivitas," ujar Valina Singka Subekti. Menurutnya, dengan pertimbangan digunakan sistem pemilu yang lebih sederhana dari sisi teknis dengan ukuran dapil 3-8 dan dukungan E-Counting atau E-Recap, maka mempertahankan desain pemilu serentak lima kotak yang dibarengi dengan reformasi kepartaian pada saatnya nanti dapat mengurangi jumlah partai. "Dengan rekayasa desain sistem pemilu yang demikian diharapkan partai politik menjadi lebih kuat, lebih aspiratif, dan akuntabel sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan presidensial dapat terwujud," kata Valina Singka Subekti. Dia mengingatkan, sistem kepartaian sederhana dari segi jumlah sangat diperlukan untuk memperkuat pemerintahan presidensial dan untuk membangun checks and balances. Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian melalui rekayasa sistem pemilu sejak 2004, 2009, 2014 dan 2019, namun belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan. Saat ini diterapkannya instrumen Parliamentary Threshold PT dan persyaratan partai peserta pemilu yang lebih ketat belum bisa menekan jumlah parpol. Buktinya, jumlah partai politik masih tergolong sebagai multipartai ekstrem dengan jumlah lebih dari lima partai di DPR. Bahkan berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 dengan beragam perubahan unsur sistem pemilu di dalamnya, jumlah partai politik terpilih masih cukup banyak, yaitu sembilan partai politik. Masalah lain berkaitan dengan partai politik yang pada akhirnya mengaburkan semangat penguatan sistem presidensial adalah fenomena oligarki dalam partai politik. Setiap menjelang pemilu, bermunculan partai baru yang didominasi kaum pemilik modal. Dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki, kelompok oligarki memasuki wilayah kekuasaan politik melalui partai sebagai media paling strategis untuk meraih kekuasaan politik. Tidak heran menyatunya kekuasaan ekonomi dan politik pada satu tangan akan semakin memperkuat dominasi oligarki, membuat partai dan DPR semakin jauh dari harapan rakyat dan mengurangi kualitas demokrasi. Selain itu, dampak negatif lainnya dari sistem pemilu saat ini adalah hadirnya politik berbiaya tinggi high cost politics dan menguatnya politik uang money politics. Sistem pemilu langsung dengan model kompetisi terbuka pada satu sisi dinilai demokratis. Namun pada sisi lain menutup peluang kader partai dan memberi kesempatan masuknya kader Instan dengan modal sosial lebih kuat seperti dana besar dan popularitas. Di sisi lain, pemilih Indonesia yang pada umumnya kurang memperoleh pendidikan politik telah menjadi objek dari praktek politik transaksional pada pemilu legislatif 2014 dan 2019. Praktek politik uang ini tidak lagi tertutup atau malu-malu, tetapi terbuka dan bahkan terstruktur dan sistematis. Rangkaian acara "Kolaborasi Dua Guru Besar Mengabdi Negeri" digelar setelah pasangan suami istri, masing-masing Prof. Dr. dr. Imam Subekti dan Prof. Dr. dr Valina Singka Subekti dikukuhkan menjadi guru besar tetap UI. Prof. Dr. dr. Imam Subekti dikukuhkan sebagai profesor bidang ilmu kedokteran dan Prof. Dr. dr Valina Singka Subekti dikukuhkan menjadi guru besar ilmu politik. Sumber Suara Pembaruan Saksikan live streaming program-program BTV di sini

sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi indonesia karena